Sejarah Jakarta

Sejarah Jakarta

Nama Jayakarta diganti menjadi Batavia. Keadaan alam Batavia yang berawa-rawa mirip dengan negeri Belanda, tanah air mereka. Mereka pun membangun kanal-kanal untuk melindungi Batavia dari ancaman banjir. Kegiatan pemerintahan kota dipusatkan di sekitar lapangan yang terletak sekitar 500 meter dari bandar. Mereka membangun balai kota yang anggun, yang merupakan kedudukan pusat pemerintahan kota Batavia. Lama-kelamaan kota Batavia berkembang ke arah selatan. Pertumbuhan yang pesat mengakibatkan keadaan lilngkungan cepat rusak, sehingga memaksa penguasa Belanda memindahkan pusat kegiatan pemerintahan ke kawasan yang lebih tinggi letaknya. Wilayah ini dinamakan Weltevreden. Semangat nasionalisme Indonesia di canangkan oleh para mahasiswa di Batavia pada awal abad ke-20.

Sebuah keputusan bersejarah yang dicetuskan pada tahun 1928 yaitu itu Sumpah Pemuda berisi tiga buah butir pernyataan , yaitu bertanah air satu, berbangsa satu, dan menjunjung bahasa persatuan : Indonesia. Selama masa pendudukan Jepang (1942-1945), nama Batavia diubah lagi menjadi Jakarta. Pada tanggal 17 Agustus 1945 Ir. Soekarno membacakan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di Jakarta dan Sang Saka Merah Putih untuk pertama kalinya dikibarkan. Kedaulatan Indonesia secara resmi diakui pada tahun 1949. Pada saat itu juga Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pada tahun 1966, Jakarta memperoleh nama resmi Ibukota Republik Indonesia. Hal ini mendorong laju pembangunan gedung-gedung perkantoran pemerintah dan kedutaan negara sahabat. Perkembangan yang cepat memerlukan sebuah rencana induk untuk mengatur pertumbuhan kota Jakarta. Sejak tahun 1966, Jakarta berkembang dengan mantap menjadi sebuah metropolitan modern. Kekayaan budaya berikut pertumbuhannya yang dinamis merupakan sumbangan penting bagi Jakarta menjadi salah satu metropolitan terkemuka pada abad ke-21.

• Abad ke-14 bernama Sunda Kelapa sebagai pelabuhan Kerajaan Pajajaran.
• 22 Juni 1527 oleh Fatahilah, diganti nama menjadi Jayakarta (tanggal tersebut ditetapkan sebagai hari jadi kota Jakarta keputusan DPR kota sementara No. 6/D/K/1956).
• 4 Maret 1621 oleh Belanda untuk pertama kali bentuk pemerintah kota bernama Stad Batavia.
• 1 April 1905 berubah nama menjadi ‘Gemeente Batavia’.
• 8 Januari 1935 berubah nama menjadi Stad Gemeente Batavia.
• 8 Agustus 1942 oleh Jepang diubah namanya menjadi Jakarta Toko Betsu Shi.
• September 1945 pemerintah kota Jakarta diberi nama Pemerintah Nasional Kota Jakarta.
• 20 Februari 1950 dalam masa Pemerintahan. Pre Federal berubah nama menjadi Stad Gemeente Batavia.
• 24 Maret 1950 diganti menjadi Kota Praj’a Jakarta.
• 18 Januari 1958 kedudukan Jakarta sebagai Daerah swatantra dinamakan Kota Praja Djakarta Raya.
• Tahun 1961 dengan PP No. 2 tahun 1961 jo UU No. 2 PNPS 1961 dibentuk Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya.
• 31 Agustus 1964 dengan UU No. 10 tahun 1964 dinyatakan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya tetap sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia dengan nama Jakarta.
• Tahun1999, melalaui uu no 34 tahun 1999 tentang pemerintah provinsi daerah khusus ibukota negara republik Indonesia Jakarta, sebutan pemerintah daerah berubah menjadi pemerintah provinsi dki Jakarta, dengan otoniminya tetap berada ditingkat provinsi dan bukan pada wilyah kota, selain itu wiolyah dki Jakarta dibagi menjadi 6 ( 5 wilayah kotamadya dan satu kabupaten administrative kepulauan seribu)
• Undang-undang Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).

Masyarakat & Budaya

Masyarakat dan Budaya

Jakarta sebagai ibu kota negara R.I. merupakan kota terbesar dan paling padat penduduknya di seluruh Indonesia, dengan penduduknya sekitar sembilan juta yang terdiri dari berbagai bangsa dan suku-suku bangsa dari seluruh wilayah Indonesia. Keanekaragaman ditambah dengan pengaruh bangsa asing melahirkan keanekaragaman corak seni dan budaya. Beberapa lamanya daerah ini menjadi tempat berkumpulnya berbagai bangsa dan suku suku bangsa dan bermacam-macam adat istiadat, bahasa dan budaya daerah masing-masing. Berbaurnya suku-suku bangsa dari seluruh tanah air dengan bangsa lain seperti Cina, Arab, Turki, Persia, Inggris dan Belanda mengakibatkan terjadinya perkawinan di antara mereka, sehingga terjadilah perpaduan adat istiadat, budaya dan falsafah hidup hingga melahirkan corak budaya dan tata cara yang baru. Dengan demikian sejak abad ke 19 nampak suatu proto type etnis Betawi. Hal ini tergambar dalam cara dan kesenian masyarakat Betawi dimana ada pengaruh Arab, Cina, Portugis dan lain-lain.

Berbagai kesenian tradisional Betawi dapat berkembang dan digemari oleh masyarakat luas, bukan hanya oleh masyarakat Betawi. Kesenian Betawi tersebut antara lain Lenong dan Topeng Blantik. Keduanya merupakan seni drama tradisional. Juga seni tari seperti tari Topeng, Ondel-ondel, tari Ronggeng Topeng dan lain-lain. Seni suara dan seni musiknya adalah sambrah, rebana, gambang kromong, tanjidor dan sejenisnya, bahkan wayangpun ada, wayang kulit Betawi menggunakan bahasa dialek Melayu Betawi

Sistem perkawinan pada masyarakat Betawi pada dasarnya mengikuti hukum Islam, kepada siapa mereka boleh atau dilarang mengadakan hubungan perkawinan. Dalam mencari jodoh, baik pemuda maupun pemudi bebas memilih teman hidup mereka sendiri. Karena kesempatan untuk bertemu dengan calon kawan hidup itu tidak terbatas dalam desanya, maka banyak perkawinan pemuda pemudi desa tersebut dengan orang dari lain desa. Namun demikian, persetujuan orang tua kedua belah pihak sangat penting, karena orang tualah yang akan membantu terlaksananya perkawinan tersebut. Biasanya prosedur yang ditempuh sebelum terlaksananya perkawinan adalah dengan perkenalan langsung antara pemuda dan pemudi, bila sudah ada kecocokan, orang tua pemuda lalu melamarnya ke orang tua si gadis. Bila kedua belah pihak setuju, ditentukan hari untuk mengantarkan uang belanja-kawin yang biasanya diwakilkan kepada orang lain yakni kerabat kedua belah pihak. Pada hari yang telah ditentukan, dilakukanlah upacara perkawinan. Selesai dilakukan akad nikah, pemuda kembali ke orang tuanya, begitu pula dengan si gadis. Beberapa waktu kemudian diadakan upacara besanan, di mana pengantin laki-laki diarak ke rumah pengantin wanita. Dengan melalui upacara kenal jawab dengan irama pantun, diiringi irama rebana dan lagu-lagu marhaban barulah pengantin laki-laki diperkenalkan masuk rumah untuk menemui pengantin wanita dan duduk bersanding sebentar, kemudian pengantin laki-laki berdiri dan bergabung dengan orang-orang tua yang mengantarkan tadi. Sesudah upacara bersama ini maka pengantin wanita dapat mengikuti suaminya kembali ke rumahnya.

Komposisi penduduk Jakarta sangat beragam terdiri dari beberapa entitas etnis yang mendiami wilayah di DKI Jakarta (masyarakat local) diantaranya Sunda, Jawa, China dan penduduk asli Jakarta yang disebut “Orang Betawi,”. Selain entitas etnis dominan tersebut terdapat kelompok etnis besar masyarakat lainnya yang datang dari luar Jakarta diantaranya etnis Minangkabau, Batak, Manado dan Maluku dengan kepadatan penduduk 15.000 orang per kilometer persegi.

Meskipun Jakarta sebagai kota kosmopolitan, namun seni budaya yang berakar pada tradisi nenek moyang masih terus terjaga keberadaannya. Kesenian Ondel-ondel, Tanjidor, Lenong, upacara adat Perkawinan dan Khitanan masih sering ditemui di beberapa pelosok kota Jakarta-disamping keberadaan seni-seni tradisional yang dibawa oleh masyarakat pendatang seperti Kuda Lumping, Reog Ponorogo, Wayang Golek, Wayang Orang dan Ketoprak.

Perkampungan Budaya Betawi Situ Babakan di Daerah Jagakarsa Jakarta Selatan merupakan wilayah yang masih menjaga kelestarian tradisi Betawi.

Pada waktu-waktu tertentu diadakan berbagai acara kesenian dan upacara adapt Betawi “Ngarak Pengantin Sunat”, pertunjukkan sandiwara tradisional Lenong, pentas musik Gambang Kromong dan bazaar-doeloe seperti : Dodol Betawi, Gado-gado, Nasim Uduk, Sayur Asem dan minuman spesifik yang disebut : Bir Pletok.

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta

Pemerintahan Kota Jakarta

Pemerintahan Kota Jakarta

Abad ke-14 bernama Sunda Kelapa sebagai pelabuhan Kerajaan Pajajaran. 22 Juni 1527 oleh Fatahilah, diganti nama menjadi Jayakarta (tanggal tersebut ditetapkan sebagai hari j adi kota Jakarta keputusan DPR kota sementara No. 6/D/K/1956). 4 Maret 1621 oleh Belanda untuk pertama kali bentuk pemerintah kota bernama Stad Batavia. 1 April 1905 berubah nama menjadi Gemeente Batavia 8 Januari 1935 berubah nama menjadi Stad Gemeente Batavia. 8 Agustus 1942 oleh Jepang diubah namanya menjadi Jakarta Toko Betsu Shi.

September 1945 pemerintah kota Jakarta diberi nama Pemerintah Nasional Kota Jakarta. 20 Februari 1950 dalam masa Pemerintahan. Pre Federal berubah nama menjadi Stad Gemeente Batavia. 24 Maret 1950 diganti menjadi Kota Praja Jakarta. 18 Januari 1958 kedudukan Jakarta sebagai Daerah swatantra dinamakan Kota Praja Jakarta Raya.

Tahun 1961 dengan PP No. 2 tahun 1961 jo UU No. 2 PNPS 1961 dibentuk Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya. 31 Agustus 1964 dengan UU No. 10 tahun 1964 dinyatakan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya tetap sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia dengan nama Jakarta.

Walikota Dan Gubernur :

• Suwiryo, Walikota (1945 -1951)
• Sjamsuridjal, Walikota (1951- 1953)
• Sudiro, Walikota (1953- 1960)
• Dr. Sumarno, Mayjen TNI AD (Purn.),Gubernur (1960- 1965)
• Henk Ngantung, Gubernur (1-964 – 1965)
• H. Ali Sadikin, Letjen TNI AL/Marinir (Purn.),Gubernur (1966- 1977)
• H. Tjokropranolo, Letjen TNI AD (Purn.),Gubernur (1977 – 1982)
• R. Soeprapto, Mayjen TNI AD (Purn.),Gubernur (1982 – 1987)
• Wiyogo Atmodarminto, Letjen TNI AD (Purn.),Gubernur (1987 – 1992 )
• Surjadi Soedirdja Gubernur ( 1992 – 1997 )
• Sutiyoso , Letjend ( Purn ) TNI AD Gubernur ( 1997 – 2007 )
• DR.Ing. H. Fauzi Bowo, Gubernur ( 2007 – Sekarang )

Dalam struktur kepemerintahan, Provinsi DKI Jakarta terdiri dari lima wilayah Kotamadya yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Timur dan Jakarta Barat serta satu Kabupaten Administratif yaitu Kepulauan Seribu. Jakarta dikepalai oleh seorang Gubernur dibantu seorang Wakil Gubernur yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri dalam Negeri.

Tiap Kotamadya dikepalai oleh seorang Walikota yang bertugas membantu mempersiapkan perencanaan wilayahnya, sedangkan Kabupaten Kepulauan Seribu dikepalai oleh Bupati. Masing-masing kotamadya dan kabupaten membawahi sejumlah Kecamatan dan Kelurahan.

Provinsi DKI Jakarta terdiri dari 43 Kecamatan dan 265 Kelurahan. Juga terdapat organisasi-organisasi kemasyarakatan seperti Rukun Tetangga (RT) serta Rukun Warga (RW) yang berada dibawah pengawasan Kecamatan.

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta

RW Siaga

RW SIAGA

Menuju Visi Masyarakat Mandiri untuk Hidup yang Bersih, Sehat dan Nyaman

 Dari 2.679 Rukun Warga (RW) di 267 kelurahan seluruh DKI Jakarta, baru 883 RW atau 33 persennya yang memenuhi kriteria RW Siaga.

Seperti diketahui, yang disebut RW Siaga adalah RW yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya, baik kemampuan dan kemauan untuk mencegah, mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan, maupun kejadian luar biasa (KLB), secara mandiri. Dasar pembentukan RW Siaga adalah UU Nomor 23/1992 tentang Pembangunan Kesehatan Masyarakat, SK Menkes Nomor 564/VIII/2006, dan SK Gubernur tentang RW Siaga dan Revitalisasi Posyandu.

Untuk mewujudkan Jakarta Sehat 2010, diharapkan tahun 2009 semua RW se-DKI sudah menjadi RW Siaga dengan mempersiapkan tenaga kesehatan di masing-masing RW. Program RW Siaga juga merupakan penajaman dari program Gerakan Sayang Ibu (GSI) dalam rangka menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).

Program / Kriteria RW Siaga dilaksanakan dengan pengembangan kegiatan 8 indikator sebagai berikut :

1. Adanya Forum Musyawarah Masyarakat Desa/Kelurahan.

2. Adanya pelayanan kesehatan dasar (sarana pos RW sebagai PIK keluarga)

3. Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yang dikembangkan   (Posyandu, dana sehat, donor darah, transportasi dll).

4. Sistem pengamatan penyakit (surveilans) dan factor resiko berbasis masyarakat.

5. Kesiapsiagaan dan penanggulangan gawatdarurat dan bencana.

6. Ada upaya mewujudkan Lingkungan Sehat.

7. Ada upaya mewujudkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

8. Ada upaya mewujudkan Masyarakat/Keluarga Sadar Gizi dan berperilaku hidup bersih dan sehat.

Diharapkan dengan terbentuknya RW Siaga, masyarakat memiliki kesiapan dan kemampuan untuk memahami, mencegah dan menanggulangi masalah kesehatan sehingga mampu meningkatkan usia harapan hidup.

Kedepan masyarakat RW 08, melalui Pengurus RW 08 nya juga bisa menyusun program RW Siaga ini. Tetapi  dalam menyusun program ini tidak cukup hanya melahirkan sebuah keputusan di atas kertas saja, tetapi harus punya komitmen untuk dikerjakan karena bidang ini sangat ekstensif dan intensif.

Pada langkah awal kegiatan yang sudah dilakukan untuk menuju Program RW Siaga adalah Program Kampanye Hidup Bersih dan Sehat serta Lomba Lingkungan Bersih dan Sehat antar RT. Kampanye ini adalah suatu Gerakan / Kampanye  untuk menjadikan Masyarakat RW 08 menuju Visi Masyarakat yang Mandiri untuk Hidup yang Bersih dan Sehat.

Dengan kerja keras dan kerja cerdas seluruh elemen masyarakat diwilayah RW 08 diharapkan terbentuknya RW siaga bukanlah sesuatu yang mustahil. “Hal yang terpenting, para warga masyarakat RW 08 mau untuk ikut mensukseskan program ini, siapa lagi kalau bukan kita yang mau ngurusi kampung kita menjadi kampung yang bersih dan nyaman ?”.

Ya, RW 08 Penjaringan mendapatkan perubahan menuju perbaikan. Dari persoalan lingkungan hijau, sanitasi, air bersih, nutrisi balita serta infrastruktur, tak lupa Program RW Siaga sudah ada didepan kita ?. Semoga kondisi seperti ini akan selalu menghiasi Kampung RW 08 Penjaringan dan wilayah lainnya.● Lahudin